Amburadul, Dewan Sorot Kinerja Pemkab Ponorogo
DPRD, Pemerintahan 02.32
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, menyorot kinerja Pemkab setempat. Dalam sorotonnya, beberapa Fraksi di DPRD Ponorogo menengarai banyak Dinas dan Satker yang kurang professional dan terkesan bekerja hanya asal-asalan.
Ungkapan tersebut disampaikan wakil rakyat saat Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011, Selasa (21/12) tadi pagi di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan tersebut Fraksi Partai Demokrat menyoroti sangat minimnya kinerja Satker-Satker.
"Lemahnya kinerja Dinas dan Satker di lingkungan Pemkab Ponorogo mengakibatkan tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari beberapa sektor," ujar Thoriq Hardono, juru bicara Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umum kemarin. Dia menambahkan satker tidak memiliki inovatif sehingga banyak potensi yang seharusnya mendongkrak PAD malah lemah memberi kontribusi pemasukan.
"Sebagai contoh sector pariwisata belum tergarap secara professional dan hanya asal-asalan saja," terangnya. Senada dengan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN melalui Moh Agus Setiawan menjelaskan bahwa banyak sekali satker yang kinerja amburadul dan acak-acakan.
"Banyak satker yang kerjanya kuran koordinasi sehingga merugikan masyarakat," kata Moh Agus Setiawan. Fraksi PAN juga menyoroti lemahnya Satker dalam mengimplementasikan kinerjanya sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil bupati saat kampanye dulu.
"Kalau terus dibiarkan mana mungkin visi misi mewujudkan Rahayuning Bumi Reyog bisa terwujud," tegasnya. Sementara itu Fraksi Gabungan juga mengkritisi beberapa kinerja Pemkab Ponorogo yang masih menyusahkan wong cilik.
"Kinerja Pemkab Ponorogo dalam pelayanan kesehatan, khusunya pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda masih jauh dari harapan," beber Syukron Hardianto usai paripurna. Politikus dari PKNU ini mensiyalir masih adanya biaya atau pungutan liar (Pungli) yang dibebankan kepada pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan Jamkesda.
"Pungli harus diberangus," pinta Syukron. Terkait janji bupati dalam Pilkada, yaitu kemudahan pelayanan administrasi kependudukan, Fraksi Gabungan menilai masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. "Masyarakat banyak yang mengeluh terkait pelayanan administrasi kependudukan, jadi masih harus perbaikan," ujarnya.
Fraksi Gabungan juga meminta Pemkab Ponorogo buka mata terkait mahalnya biaya pendidikan sekolah. "Sekolah jangan dijadikan lading bisnis," harap Politikus lajang ini. Menurutnya, masyuarakat menginginkan penghapusan biaya pungli di sekolah termasuk biaya daftar ulang, biaya ujian dan sebagainya.
"Sebagai leding sektor Diknas Ponorogo harus tanggap," jlentrehnya. Sedangkan Fraksi PKB menyoroti amburadulnya pengelolaan terminal Type A Seloaji Ponorogo.
"Fraksi PKB cukup resposif terkait rusaknya terminal Seloaji. Jadi perlu adanya renovasi dan revitalisasi terhadap terminal Seloaji," ungkap Moh Erkhamni, juru bicara Fraksi PKB. Menurutnya terminal Seloaji merupakan jantung Kota Reyog Ponorogo. (*)
Ungkapan tersebut disampaikan wakil rakyat saat Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011, Selasa (21/12) tadi pagi di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan tersebut Fraksi Partai Demokrat menyoroti sangat minimnya kinerja Satker-Satker.
"Lemahnya kinerja Dinas dan Satker di lingkungan Pemkab Ponorogo mengakibatkan tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari beberapa sektor," ujar Thoriq Hardono, juru bicara Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umum kemarin. Dia menambahkan satker tidak memiliki inovatif sehingga banyak potensi yang seharusnya mendongkrak PAD malah lemah memberi kontribusi pemasukan.
"Sebagai contoh sector pariwisata belum tergarap secara professional dan hanya asal-asalan saja," terangnya. Senada dengan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN melalui Moh Agus Setiawan menjelaskan bahwa banyak sekali satker yang kinerja amburadul dan acak-acakan.
"Banyak satker yang kerjanya kuran koordinasi sehingga merugikan masyarakat," kata Moh Agus Setiawan. Fraksi PAN juga menyoroti lemahnya Satker dalam mengimplementasikan kinerjanya sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil bupati saat kampanye dulu.
"Kalau terus dibiarkan mana mungkin visi misi mewujudkan Rahayuning Bumi Reyog bisa terwujud," tegasnya. Sementara itu Fraksi Gabungan juga mengkritisi beberapa kinerja Pemkab Ponorogo yang masih menyusahkan wong cilik.
"Kinerja Pemkab Ponorogo dalam pelayanan kesehatan, khusunya pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda masih jauh dari harapan," beber Syukron Hardianto usai paripurna. Politikus dari PKNU ini mensiyalir masih adanya biaya atau pungutan liar (Pungli) yang dibebankan kepada pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan Jamkesda.
"Pungli harus diberangus," pinta Syukron. Terkait janji bupati dalam Pilkada, yaitu kemudahan pelayanan administrasi kependudukan, Fraksi Gabungan menilai masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. "Masyarakat banyak yang mengeluh terkait pelayanan administrasi kependudukan, jadi masih harus perbaikan," ujarnya.
Fraksi Gabungan juga meminta Pemkab Ponorogo buka mata terkait mahalnya biaya pendidikan sekolah. "Sekolah jangan dijadikan lading bisnis," harap Politikus lajang ini. Menurutnya, masyuarakat menginginkan penghapusan biaya pungli di sekolah termasuk biaya daftar ulang, biaya ujian dan sebagainya.
"Sebagai leding sektor Diknas Ponorogo harus tanggap," jlentrehnya. Sedangkan Fraksi PKB menyoroti amburadulnya pengelolaan terminal Type A Seloaji Ponorogo.
"Fraksi PKB cukup resposif terkait rusaknya terminal Seloaji. Jadi perlu adanya renovasi dan revitalisasi terhadap terminal Seloaji," ungkap Moh Erkhamni, juru bicara Fraksi PKB. Menurutnya terminal Seloaji merupakan jantung Kota Reyog Ponorogo. (*)
Sumber : kabarindonesia
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :
Dikirim oleh Unknown
pada 02.32.
dan Dikategorikan pada
DPRD,
Pemerintahan
.
Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
